Lompat ke isi utama

Berita

Yohanis Landi Jadi Penanggap pada Diskusi Netralitas ASN, TNI dan POLRI

Diskusi MINGGAR Edisi VII Bahas Netralitas ASN, TNI dan POLRI

Anggota Bawaslu Kabupaten Sumba Timur Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa, Yohanis Landi, S.H. bersama staf mengikuti forum diskusi MINGGAR (Mingguan Penanganan Pelanggaran) Edisi VII yang diselenggarakan oleh Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur secara daring. Rabu (13/05/2026).

Waingapu, Bawaslu Sumba Timur – Anggota Bawaslu Kabupaten Sumba Timur sekaligus Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa, Yohanis Landi, S.H., bersama staf Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa mengikuti kegiatan forum diskusi mingguan MINGGAR (Mingguan Penanganan Pelanggaran) Edisi VII yang diselenggarakan oleh Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur secara daring melalui platform Zoom, Rabu (13/05/2026).

Forum diskusi kali ini mengangkat tema “Netralitas ASN, TNI dan POLRI pada Pemilihan Umum” sebagai isu strategis dalam menjaga integritas dan kualitas demokrasi. Kegiatan tersebut menghadirkan jajaran struktural Bawaslu untuk membahas tantangan serta mekanisme penanganan pelanggaran terkait netralitas aparat negara dalam kontestasi pemilu.

Diskusi dibuka oleh Redemtus Y. Pradana Pangkur, S.H., selaku fasilitator dari Staf P3S Bawaslu Provinsi NTT. Sementara pengantar materi disampaikan oleh James Welem Ratu yang bertindak sebagai pemantik diskusi.

Materi utama dipaparkan oleh Angela Vialentini P. dengan moderator Elfridus True Gonsales, S.H. Dalam pemaparannya, Angela menekankan pentingnya langkah preventif serta ketegasan dalam menindak dugaan ketidaknetralan ASN maupun aparat keamanan demi menjaga kepercayaan publik terhadap proses demokrasi.

Kegiatan ini juga menghadirkan tiga penanggap dari berbagai daerah, yakni Julian M. Astari, Yohanis Landi, S.H., dan Leonardus Lian Liwun.

Dalam tanggapannya, Yohanis Landi menyoroti pentingnya kejelasan prosedur dalam penanganan pelanggaran pemilu agar setiap temuan memiliki dasar hukum yang kuat.

“ Kami menyoroti pentingnya kejelasan prosedur penanganan pelanggaran agar setiap temuan memiliki dasar hukum yang kuat dan memberikan efek jera,” ujar Yohanis Landi.

Melalui forum MINGGAR ini, Bawaslu diharapkan terus memperkuat kapasitas pengawasan serta membangun kesamaan pemahaman dalam penanganan pelanggaran pemilu, khususnya terkait netralitas ASN, TNI dan POLRI.

Penulis dan Foto : Humas