Perkuat Integritas dan Keterbukaan Informasi, Bawaslu Sumba Timur Ikuti Rapat Kerja Data Publik

Waingapu, Bawaslu Sumba Timur — Ketua Bawaslu Kabupaten Sumba Timur Hina Mehang Patalu, SE selaku koordinator divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan Data dan Informasi  bersama jajaran staf pengelola data dan informasi publik mengikuti Rapat Kerja Pengelolaan dan Pelayanan Data dan Informasi Publik yang diselenggarakan oleh Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur secara daring melalui platform Zoom Meeting, Kamis (27/8/2026).

Rapat kerja ini dibuka oleh Ketua Bawaslu NTT, Nonato Da Purificacao Sarmento dan diikuti oleh seluruh Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dalam sambutannya Nonato Sarmento menegaskan bahwa hakekat pengelolaan data dan informasi tidak sebatas urusan administratif, tapi juga ada urusan integritas.

“Urusan-urusan kita tidak hanya sebatas urusan administratif, tapi juga ada urusan integritas. Kita menjaga akurasi untuk memastikan betul bahwasanya data yang keluar itu kepada orang tepat, di waktu yang tepat, sehingga bisa menghasilkan keputusan yang tepat”. 

Dalam kesempatan yang sama Anggota Bawaslu Provinsi NTT, James Welem Ratu, mewajibkan pengelolaan data dan informasi publik harus lengkap, akurat, mudah diakses, cepat dan aman.

“dalam pengelolaan data dan informasi publik ini ada parameter-parameter yang harus dipenuhi. Namun saya merangkumnya menjadi lima, yakni; datanya harus lengkap, akurat, mudah diakses, disajikan secara cepat dan keamanan data terjamin”.

Rapat kerja tersebut menghadirkan dua narasumber yang memberikan materi terkait pengelolaan dan pelayanan data serta informasi publik.

Anggota Bawaslu NTT Melpi Minalria Marpaung, S.T., M.H. dalam materinya menyampaikan terkait Transformasi Digital dan Sosialisasi Monev. Melpi Marpaung membedah strategi modernisasi melalui transisi arsip manual ke format arsip digital. Digitalisasi diposisikan sebagai "benteng terakhir" (last defense) dalam strategi disaster recovery lembaga.

Sementara itu, Ketua Komisi Informasi NTT, Drs. Germanus Atawuwur, sebagai salah satu pemateri dalam kegiatan rapat kerja ini memperkenalkan filosofi "Gembok Terbuka" dalam pengelolaan data dan informasi publik. “Simbol Gembok Terbuka bukan sekadar estetika seremonial, melainkan sebuah alarm moral kolektif yang menandai berakhirnya rezim ketertutupan informasi”. Tuturnya.

Rapat kerja ini menjadi bagian dari upaya memperkuat pengelolaan dan pelayanan data serta informasi publik di lingkungan Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Melalui pengelolaan data yang lengkap, akurat, mudah diakses, cepat dan aman, diharapkan pelayanan informasi publik di lingkungan Bawaslu dapat terus ditingkatkan serta mendukung terwujudnya keterbukaan informasi yang berintegritas.