Ketua DPC PDIP Sumba Timur : Kehadiran Bawaslu Masih Sangat Dibutuhkan

Waingapu, Bawaslu Sumba Timur – Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan Kabupaten Sumba Timur, Jhon David, SH, menegaskan bahwa keberadaan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) masih sangat penting dan dibutuhkan dalam setiap tahapan pelaksanaan pemilu.

Pernyataan tersebut disampaikannya saat kegiatan konsolidasi yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Sumba Timur di Kantor DPC PDIP Kabupaten Sumba Timur pada Selasa, (21/4/2026).

Dalam forum itu, ia mengungkapkan bahwa meskipun secara administratif pelaksanaan pemilu tampak berjalan baik, realitas di lapangan seringkali berbeda.

“Kehadiran Bawaslu ini sangat penting bagi kami. Di atas kertas memang tidak terlihat, tetapi kami yang pernah maju sebagai calon legislatif merasakan langsung kondisi di lapangan yang masih banyak kekurangan,” ujarnya.

Ia menyoroti adanya titik-titik rawan kecurangan yang perlu mendapat perhatian khusus. Menurutnya, Bawaslu perlu memperkuat pengawasan di wilayah-wilayah tersebut dengan melibatkan secara maksimal jajaran pengawas di tingkat bawah.

Jhon David juga mengungkapkan adanya kecenderungan di beberapa daerah, terutama jika terdapat calon legislatif yang merupakan tokoh berpengaruh. Dalam situasi seperti itu, proses pemilu terkadang dipermudah agar hasilnya cepat diketahui dan menguntungkan pihak tertentu.

“Memang ini mungkin dianggap manusiawi, tetapi faktanya di lapangan seperti itu. Karena itu, kami berharap Bawaslu bisa memperkuat pengawasan dan memberikan penguatan kepada petugas di lapangan agar bekerja dengan penuh tanggung jawab,” tegasnya.

Selain itu, ia turut menyoroti persoalan perubahan regulasi pemilu yang dinilai terlalu sering terjadi. Ia menyayangkan kondisi tersebut karena dianggap justru menghambat kemajuan demokrasi di Indonesia.

“Kita ini seolah-olah tidak pernah maju, malah mundur. Setiap pemilu selalu ganti regulasi. Bagaimana kita bisa membangun demokrasi yang baik kalau aturannya terus berubah?” katanya.

Ia juga menyinggung perubahan daerah pemilihan (dapil) yang kerap terjadi menjelang pemilu, sehingga menyulitkan partai politik dalam melakukan konsolidasi. Menurutnya, perubahan tersebut seharusnya dilakukan jauh sebelum tahapan pemilu dimulai agar tidak menimbulkan kebingungan.

“Kami sudah melakukan konsolidasi di kecamatan-kecamatan berdasarkan dapil yang ada, tiba-tiba berubah. Ini membuat kami kalang kabut. Penataan seharusnya diinformasikan sejak awal, bukan menjelang pemilu,” ungkapnya.

Meski menyampaikan sejumlah kritik, Jhon David tetap menegaskan dukungan penuh terhadap Bawaslu. Ia bahkan menilai bahwa tanpa kehadiran lembaga pengawas tersebut, potensi kecurangan bisa menjadi lebih besar.

“Dengan adanya Bawaslu saja masih ada pelanggaran, apalagi kalau tidak ada. Bisa lebih amburadul. Karena itu kami sangat mendukung penguatan Bawaslu,” terangnya.

Ia berharap ke depan, Bawaslu semakin diperkuat agar mampu mengawal pelaksanaan pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (luber dan jurdil), sehingga kepercayaan publik terhadap demokrasi dapat terus terjaga.