Lompat ke isi utama

Berita

Ketua Bawaslu Sumba Timur Ajak Penerima PKH Berpartisipasi dalam Pengawasan Data Pemilih Berkelanjutan

Ketua Bawaslu Sumba Timur Ajak Penerima PKH Berpartisipasi dalam Pengawasan Data Pemilih Berkelanjutan

Ketua Bawaslu Kabupaten Sumba Timur, Hina Mehang Patalu, menyampaikan edukasi pengawasan data pemilih berkelanjutan dan pentingnya menjaga hak pilih kepada anggota penerima Program Keluarga Harapan (PKH) di Umburudi, Desa Kamanggih, Kecamatan Kahaungu Eti, Sabtu (21/11/2026).

Waingapu, Bawaslu Sumba Timur – Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Sumba Timur, Hina Mehang Patalu, mengajak masyarakat, khususnya anggota penerima Program Keluarga Harapan (PKH), untuk ikut berpartisipasi dalam menjaga demokrasi melalui pengawasan data pemilih berkelanjutan.

Ajakan tersebut disampaikan dalam pertemuan bersama anggota penerima PKH yang berlangsung di Umburudi, Desa Kamanggih, Kecamatan Kahaungu Eti, Sabtu (21/11/2026).

Dalam kesempatan tersebut, Hina Mehang Patalu menjelaskan bahwa meskipun saat ini belum memasuki tahapan Pemilu maupun Pilkada, bukan berarti pengawasan demokrasi berhenti. Salah satu hal penting yang perlu mendapat perhatian bersama adalah memastikan setiap warga negara yang telah memenuhi persyaratan memiliki hak untuk terdaftar sebagai pemilih.

Ia mengajak masyarakat untuk peduli terhadap data kependudukan di lingkungan keluarga masing-masing. Apabila terdapat anggota keluarga yang baru berusia 17 tahun, pindah domisili, meninggal dunia, atau mengalami perubahan status kependudukan lainnya, masyarakat diharapkan dapat menyampaikan informasi tersebut melalui mekanisme yang tersedia kepada KPU maupun instansi terkait.

Menurutnya, pengawasan data pemilih berkelanjutan sangat penting agar tidak ada masyarakat yang kehilangan hak pilih hanya karena persoalan data yang tidak akurat atau tidak diperbarui.

"Jangan menunggu Pemilu baru kita sibuk mencari tahu apakah nama kita sudah terdaftar sebagai pemilih atau belum. Mari mulai dari sekarang kita peduli terhadap data pemilih, karena menjaga hak pilih adalah bagian dari menjaga demokrasi," ungkap Hina.

Selain itu, ia juga mengingatkan bahwa masyarakat penerima PKH memiliki kedudukan dan hak politik yang sama dengan warga negara lainnya. Bantuan sosial merupakan program pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan tidak boleh dijadikan alat untuk memengaruhi atau mengarahkan pilihan politik seseorang.

Ia menegaskan bahwa masyarakat bebas menentukan pilihan politik sesuai hati nurani tanpa tekanan, ancaman, maupun iming-iming bantuan tertentu.

Lebih lanjut, Hina mengajak seluruh masyarakat untuk tidak menganggap pengawasan Pemilu hanya menjadi urusan Bawaslu. Keterlibatan masyarakat sangat dibutuhkan, termasuk pada masa non-tahapan Pemilu dan Pilkada.

Melalui pertemuan ini, diharapkan tumbuh kesadaran masyarakat untuk lebih peduli terhadap hak pilih, aktif memberikan informasi terkait perubahan data kependudukan, serta mengambil bagian dalam pengawasan partisipatif.

*Bagi Bawaslu, menjaga demokrasi bukan hanya dilakukan ketika tahapan Pemilu berlangsung, tetapi juga dimulai sejak dini dengan memastikan hak pilih setiap warga negara tetap terlindungi.*