Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sumba Timur Dan Staf Ikuti Rakor Optimalisasi Sigap Lapor

Waingapu, Bawaslu Sumba Timur — Dalam rangka meningkatkan efektivitas pengelolaan data penanganan pelanggaran, Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Sumba Timur, Ermy Antonia, S.P., M.AP., bersama staf Penanganan Pelanggaran mengikuti Rapat Koordinasi Optimalisasi Pemanfaatan SIGAP LAPOR (Sistem Informasi Penanganan Pelanggaran dan Pelaporan) yang diselenggarakan oleh Bawaslu Republik Indonesia, Senin (9/11/2026).

Rapat koordinasi yang dimulai pukul 14.00 WIB ini mengusung tema “Optimalisasi Pemanfaatan SIGAP LAPOR dalam Pengelolaan Data Penanganan Pelanggaran.” Kegiatan ini menjadi salah satu upaya Bawaslu RI dalam memperkuat tata kelola administrasi serta meningkatkan kualitas pengelolaan data penanganan pelanggaran melalui pemanfaatan sistem informasi.

Keikutsertaan Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sumba Timur, Ermy Antonia, S.P., M.AP., bersama staf Penanganan Pelanggaran menunjukkan dukungan jajaran sekretariat terhadap penguatan kapasitas kelembagaan, khususnya dalam pemanfaatan teknologi informasi untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Bawaslu.

Melalui kegiatan ini, peserta diharapkan dapat memahami secara lebih mendalam mekanisme dan tata cara penggunaan SIGAP LAPOR, terutama dalam proses pencatatan, penginputan, pengelolaan, serta pelaporan data penanganan pelanggaran secara sistematis dan terintegrasi.

Pemanfaatan SIGAP LAPOR diharapkan mampu mewujudkan pengelolaan data penanganan pelanggaran yang lebih tertib, akurat, transparan, dan akuntabel. Selain itu, optimalisasi sistem informasi ini juga menjadi bagian penting dalam mendukung keseragaman administrasi dan pelaporan di seluruh jajaran Bawaslu, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Bawaslu Kabupaten Sumba Timur berkomitmen untuk terus meningkatkan kapasitas sumber daya manusia serta mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung pelaksanaan tugas kelembagaan, khususnya di bidang penanganan pelanggaran, demi terwujudnya pengawasan pemilu yang profesional, berintegritas, dan akuntabel.