Anggota Bawaslu NTT Lakukan Monitoring dan Pembinaan Pengelolaan Data dan Informasi Publik di Bawaslu Kabupaten Sumba Timur

Waingapu, Bawaslu Sumba Timur – Dalam upaya memperkuat tata kelola informasi dan pelayanan publik yang transparan, Anggota Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Melpi M. Marpaung, melakukan monitoring dan pembinaan secara langsung di Bawaslu Kabupaten Sumba Timur, Rabu (25/6/2024).

Kegiatan ini merupakan bagian dari program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan dan Pelayanan Data dan Informasi Publik yang digagas oleh Bawaslu NTT.

Kunjungan ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh jajaran Bawaslu di tingkat kabupaten/kota, khususnya Bawaslu Sumba Timur, memiliki pemahaman yang memadai serta mampu menjalankan fungsi pelayanan informasi publik sesuai dengan prinsip keterbukaan dan akuntabilitas.

Dalam arahannya, Melpi, yang membidangi Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi, menekankan pentingnya penguatan sistem dokumentasi dan pelayanan informasi sebagai bagian dari pengawasan partisipatif dan pelayanan publik yang berkualitas.

“Transparansi bukan hanya kewajiban, tapi juga bagian dari strategi pengawasan. Data dan informasi yang dikelola dengan baik akan membangun kepercayaan publik dan memperkuat integritas lembaga,” tegas Melpi dalam sesi pembinaan.

Melpi mengatakan, dalam menyampaikan informasi, harus cermat dan hati-hati, sebab kata Dia tidak semua dokumen Bawaslu disampaikan kepada publik.

"Ada dokumen yang dikecualikan, pengelolan informasi harus paham informasi apa saja yang di publikasikan", jelas Melpi.

Kegiatan monitoring ini melibatkan seluruh jajaran pimpinan dan staf Bawaslu Kabupaten Sumba Timur. Dalam sesi diskusi, turut dibahas struktur organisasi PPID, SK pengelola dan sistem kearsipan dalam pengelolaan informasi publik.

Ketua Bawaslu Kabupaten Sumba Timur, Hina Mehang Patalu, menyampaikan apresiasi atas kunjungan dan pembinaan langsung dari Bawaslu Provinsi.

“Kegiatan ini sangat penting bagi kami untuk meningkatkan kinerja, khususnya dalam menghadapi tantangan pelayanan informasi pada masa non tahapan Pemilu atau Pilkada. Kami berkomitmen memperbaiki hal-hal yang masih kurang, termasuk dalam hal dokumentasi dan keterbukaan informasi,” ujar pria yang akrab disapa Umbu Hina.

Dengan adanya kegiatan pembinaan ini, diharapkan Bawaslu Kabupaten Sumba Timur mampu mengimplementasikan pengelolaan informasi publik yang lebih efektif, efisien, dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.